Indramayu, JENDELANASIONAL.ID — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko menekankan pentingnya kesejahteraan petani dalam pelaksanaan program kemitraan budidaya tebu oleh PT RNI 2 Jatitujuh.
Joko menyampaikan itu, saat bertemu jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu, Sabtu (22/1).
“Kita harus sama-sama sepakat bahwa menghormati kesejahteraan petani adalah priorotas Presiden,” kata Joko.
Sebagai informasi, pertemuan tim Kantor Staf Presiden dengan jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu ini untuk menindaklanjuti aduan para petani penggarap lahan HGU PT RNI 2 Jatitujuh.
Kepada KSP, petani mengaku keberatan menjalankan program kemitraan budidaya tebu karena PT RNI 2 Jatitujuh tidak transparan terutama soal sistem kerjasama dan bagi hasil. Selain itu, petani juga menilai, tanaman padi lebih menjanjikan ketimbang tebu. Sebab, program yang sama yang diberlakukan di Majalengka justru membuat petani merugi.
Menurut Joko, PT RNI sebaiknya memberikan jaminan kepada para petani penggarap lahan, mulai dari adanya transparansi sistem kerja sama, tidak menggantikan petani lama dengan petani baru, hingga adanya tenggang waktu bagi para petani untuk menyelesaikan proses tanam padi mereka hingga panen.
“Jangan sampai petani sedang menggarap padi, tiba-tiba tanahnya diurug dan digantikan tanaman tebu. Mohon berikan motivasi dan kepercayaan agar petani teredukasi,” ujar Joko seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu (23/1).
Direktur PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko menyatakan, pihaknya akan segera memperbaiki pola kemitraan untuk nanti disosialisasikan kembali kepada para petani.
“Kami ingin menyelesaikan secepatnya, karena tahun ini adalah moment yang sangat baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Nina Agustina Bupati Indramayu memastikan, dari awal pemerintah daerah sudah menfasilitasi PT RNI 2 Jatitujuh dengan petani. Bahkan kata dia, pihaknya juga meminta PT RNI segera memberikan wadah kepada petani agar persoalan kemitraan budidaya tebu bisa selesai.
“Mari kita bersama-sama cari jalan keluarnya, ini momentum untuk kebangkitan dan kesejahteraan petani di Indramayu,” tuturnya.
Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui petani penggarap lahan HGU PT RNI2 Jatitujuh di desa Sukamulya Indramayu. Kedatangan KSP untuk mendengar dan menyerap aspirasi petani terkait program kemitraan budidaya tebu.
Seperti diketahui, PT PG Rajawali 2 RNI Group mengelola 12 ribu hektare lahan HGU, 6 ribu di Majalengka dan 6 ribu di Kabupaten Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari 13 desa penyangga.
Dalam perjalanannnya, program kemitraan ditentang oleh petani karena dinilai tidak transparan, dan perubahan alih fungsi lahan dari tanaman padi ke tebu dinilai tidak menguntungkan. ***
Facebook
Google +